JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana meminta Presiden Joko Widodo segera bersikap tegas atas kemelut yang terjadi antardua lembaga penegak hukum KPK dan Polri.
Ketegasan Jokowi, kata Denny, semestinya ditunjukkan lewat pemberian
pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman (impunitas) yang
tengah melilit sejumlah komisioner KPK seperti Bambang Widjojanto dan
belakangan, Adnan Pandu Praja.
"Presiden Jokowi, jadilah presiden, laksanakan revolusi mental.
Jangan pindahkan istana ke Teuku Umar. Jangan tunduk pada KMP yaitu
Koalisi Mega Paloh. Terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu), impunitas pimpinan KPK," ujar Denny saat
berorasi kala car free day, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).
Guru besar Universitas Gadjah Mada ini menyatakan, adanya perseteruan
KPK dan Polri harus segera diakhiri. Menurutnya, Jokowi jangan nekat
untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Ada info BG dilantik besok, kalau betul, revolusi mental semacam
apa? Kalau sampai tersangka dilantik, maka itu bukan revolusi mental,"
kata Denny.
Denny juga menambahkan, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto bukanlah penangkapan yang bersifat pribadi tetapi penangkapan
terhadap KPK. "Kalau Pilpres kemarin Jokowi adalah kita, sekarang KPK adalah kita,"ucap Denny.
Sumber: tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar